KKN DI KANTOR KECAMATAN
Ada apa dengan keadaan Indonesia sekarang ini, dari jaman kePresidenan Soeharto Indonesia telah mengalami KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) besar-besaran. Setelah kejadian ini banyak para pejabat dan pegawai-pegawai kecil ikut-ikutan meniru tindakan kecurangan ini. Hal ini dapat dibuktikan di kantor kecamatan besuk. Para pegawai disana tidak ada ditempat kerja, mereka pada keluar walau masih belum istirahat. Memang hal ini bisa dikatakan KKN secara kecil-kecilan, karena mereka mengambil uang atau gaji yang tidak semestinya mereka dapat karena mereka mengurangi waktu kerja tapi gaji tetap mereka ambil. Lihatlah foto dibawah ini

Disini terbukti bahwa pegawai Kecamatan melakukan tindak kecurangan. Padahal belum waktu istirahat mereka sudah keluar dulu, akibatnya masyarakat terlantar karena tidak mendapatkan layanan dari Kecamatan.

Bukan hanya itu saja. Ada beberapa masyarakat yang merasa dimainkan(dibuat mainan) pada waktu dia konsultasi kekecamatan. Masyarakat ini merasa dipermainkan, padahal hanya ingin membuat KK untuk masuk ke sekolah SMA dibuat sulit oleh pegawai Kecamatan.

Dari foto di atas, terlihat seorang warga sedang mengeluhkan masalahnya kepada salah satu pegawai Kecamatan. Waraga ini merasa bahwa cara kerja pegawai kecamatan hanya muter-muter saja. Padahal semua persyaratan sudah di penuhi.
Bagaimana bisa Indonesia akan terbebas dari penyakit KKN ini, karena pegawai kelurahan saja sudah melakukan KKN tetapi tidak ada tindak lanjut dari kePolisian. Pemerintah sudah membuat suatu badan untuk menangani KKN tersebut, yaitu KPK. Tapi sepertinya badan ini di hiraukan oleh beberapa pegawai pemerintah. Hal ini bisa kita lihat dari kasus diatas. Bahwa tidak ada yang menghiraukan tentang tindak sanksi terhadap orang yang melakukan KKN.

Ada apa dengan keadaan Pemerintahan di Indonesia ini sekarang? Apakah semua orang yang menjadi pegawai pemerintahan diwajibkan melakukan KKN? Apakah semua pegawai pemerintahan di halalkan melakukan KKN sehingga tidak berlakunya sanksi pidana bagi yang melakukan KKN?
 
DESKRIPSI TEORI
TEORI ANOMI adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya pegawai Kecamatan) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya.
TEORI SOSIOLOGI atau TEORI BELAJAR memandang penyimpangan muncul dari konflik normatif di mana individu dan kelompok belajar norma-norma yang membolehkan penyimpangan dalam keadaan tertentu. Pembelajaran itu mungkin tidak kentara, misalnya saat orang belajar bahwa penyimpangan tidak mendapat hukuman. Tetapi pembelajaran itu bisa juga termasuk mangadopsi norma-norma dan nilai-nilai yang menetapkan penyimpangan diinginkan atau dibolehkan dalam keadaan tertentu. Teori Differential Association oleh Sutherland adalah teori belajar tentang penyimpangan yang paling terkenal. Walaupun teori ini dimaksudkan memberikan penjelasan umum tentang kejahatan, dapat juga diaplikasikan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Sebenarnya setiap teori sosiologis tentang penyimpangan mempunyai asumsi bahwa individu disosialisasikan untuk menjadi anggota kelompok atau masyarakat secara umum.
PERSPEKTIF KONTROL adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompk-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusnya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.
TEORI KONFLIK adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Ia adalah teori penjelasan norma, peraturan dan hukum daripada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan memotong kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses pelaksanaan sistem peradilan pidana. Norma sosial lainnya mengikuti pola berikut ini. Beberapa kelompok yang sangat berkuasa membuat norma mereka menjadi dominan, misalnya norma yang menganjurkan hubungan heteroseksual, tidak kecanduan minuman keras, menghindari bunuh diri karena alasan moral dan agama.

ALTERNATIF SOLUSI
Sebaiknya ada hubungan sosial yang baik antara masyarakat dengan pegawai kecamatan. Agar adanya saling keterbukaan didalam suatu kegiatan. Dan menghilangkan sifat rasis yang dimiliki pegawai kantor Kecamatan.
Masyarakat seharusnya tidak harus mau menunggu, apabila salah satu pegawai kantor Kecamatan tidak ada di kantornya, dengan alasan yang tidak logis.
Diadakannya norma dan sanksi apa bila ada pegawai yang keluar kantor tanpa adanya ijin dari Camat. Dab diberikan sanksi yang sangat tegas bagi pegawai yang melanggar norma tersebut.
Adanya kontrol dari atasan, untuk melihat kegiatan para pegawainya, agar kegiatan didalam kantor tidak terlambat.